peraturan kerja. b. peraturan kerja

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerugian Negara di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; 4. Memang benar pernyataan Anda bahwa Pasal 24 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 7 ayat (1) Undang. PP No. 2. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, terdapat beberapa Peraturan. Kategori. Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikanTata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); 7. Jika sebelumnya ketentuan lembur UU Ketenagakerjaan diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 102 Tahun 2004, maka kini ketentuan lembur UU Cipta Kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah No 35 Tahun. bahwa dalam rangka memberikan. Peraturan Kontrak Kerja Karyawan Menurut Depnaker 2021 Depnaker (Departemen Tenaga Kerja) merupakan salah satu lembaga tinggi pemerintahan yang mengurusi terkait ketenagakerjaan. STATUS PERATURAN. id : 10 hlm. Solusi dari HRD. Masyarakat Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Persyaratan Kompetensi untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249); 4. Aturan Jam Kerja Kantor. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG. (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahaan tas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); 9. STATUS PERATURAN. Per. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan JasaPeraturan jam kerja karyawan diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP No. Perusahaan juga dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk. bahwa untuk. 00 – 13. Aturan jam kerja sangat berkaitan erat dengan hak dan kewajiban karyawan. 16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, khususnya Pasal 12 sampai dengan 29. Redaksi Justika. Tipe Dokumen. 6 Tahun 2021 adalah dokumen resmi yang mengatur standar kegiatan usaha dan produk pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan risiko. 1173, jdih. Mengingat substansi Perppu sebagian besar sama seperti UU11/2020, Dimas yakin sebagian besar. Contoh Peraturan Perusahaan. Pengertian peraturan perusahaan dapat dimaknai sebagai pedoman tata kelola suatu perusahaan, terutama yang berkaitan dengan hubungan kerja. Biasanya, PHK dilakukan apabila karyawan melakukan pelanggaran-pelanggaran berat seperti penggelapan barang atau uang milik perusahaan, memberikan keterangan palsu, dan. Tahun 2021 Perjanjian Kerja Sama. Tenaga Kerja Asing (“TKA”) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas. 1. No 2 dari 21 Berlaku Peraturan Pemerintah. 7. peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia nomor 06/prt/m/2019 tentang organisasi dan tata kerja politeknik pekerjaan umum dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia, menimbang : a. Sedangkan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah karyawan bekerja 12 bulan terus-menerus. Pada Ayat (1) Pasal 26A tersebut mengamanatkan sumber daya material dan peralatan konstruksi yang digunakan dalam pekerjaan konstruksiPeraturan Kerja Lembur Terbaru. Berikut aturannya: Waktu kerja lembur paling lama 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Dari 49 aturan turunan dari omnibus law tersebut terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah ( PP) dan 4 Peraturan Presiden ( Perpres ). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Satu di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menteri Tenaga Nomor Pasal II Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, berita acara pelarangan atau penghentian proses pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengawas KetenagakerjaanImplementasi Peraturan Daerah Tentang Tenaga Kerja Lokal (Aprilia) 14 . 5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. ”. Uang lembur jam ketiga: 2 x Rp17. 5472, LL SETNEG : 9 HLM. ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang, perlu menetapkan. Indonesia, Pemerintah Pusat. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 13 tahun 2003 mensyaratkan adanya Peraturan Perusahaan yang harus disahkan oleh disnaker tempat Kantor (Pusat) Perusahaan. Hubungan kerja lahir atas dasar sebuah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Waktu kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan. Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan. Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. marketing@jojonomic. 03: Kesimpulan. Indikator ini dapat diukur melalui tingkat kehadiran di tempat kerja dan ketepatan waktu saat datang, istirahat, hingga pulang dari tempat kerja. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. 02/MEN/1980 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA. Kemudian bunyi Pasal 188 ayat (1) UU Nomor 13/2003, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1),. Maka dari itu, sanksi kedua adalah dengan menambahkan waktu kerja. Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Dengan adanya peraturan perusahaan, maka dapat menjamin adannya kepastian hukum antara pengusaha dan pekerja 4. Jenis cuti karyawan ini disebut cuti tahunan yang diatur dalam pasal 79 dan 84 UUK Nomor 13 Tahun 2003. d. 05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; 8. Karena adanya penambahan waktu kerja ini, karyawan harus pulang lebih lama dibandingkan dengan karyawan lain yang datang tepat waktu. Disiplin terhadap waktu. Mampu menyimpan rahasia, data, informasi jabatan dan perusahaan dengan sebaik mungkin. Disiplin terhadap waktu. 1 Tahun 1970. Sebelumnya, dalam Permenakertrans No. Berdasarkan Pasal 76 UU No. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Permenkeu 125/2009, PNS yang melaksanakan kerja lembur paling kurang 2 (dua) jam berturut-turut diberikan uang. Pasal 11 ayat (1) dan (2) PP 35/2021. Dimensi ketaatan pada peraturan kerja diukur dengan dua indikator yaitu: a. U. Sementara dalam aturan lama di UU Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan), diatur bahwa status. perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. setkab. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 56 (1)Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Salah satunya, menyederhanakan proses perizinan di berbagai sektor, salah satunya sektor ketenagakerjaan terkait penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Judul. Jika sebelumnya ketentuan lembur UU Ketenagakerjaan diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 102 Tahun 2004, maka kini ketentuan lembur UU Cipta Kerja diatur dalam Peraturan. Disiplin kerja, ialah suatu sikap yang menghargai, menghormati, taat dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tipe Dokumen. Pasal4 (1) Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif. Sep 20, 2023 Berita 378911. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah. Kini, Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Istirahat, Waktu. Dalam aturan ini, perusahaan yang membuka lowongan kerja wajib lapor ke Kementerian Ketenagakerjaan. 4. Beleid ini menegaskan bahwa PNS diharuskan menaati kewajiban serta tidak melakukan larangan. tentang Pengesahan Convention Concerning The Promotional Framework For Occupational Safety And Health/convention 187, 2006 (konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan. Untuk seminggu, periode paling banyaknya adalah 14 jam. Isi peraturan dapat dikelompokkan menjadi beberapa pembahasan yakni tentang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Asbes, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N), Dokter dan Paramedis Perusahaan, Jamsostek, K3 Umum dan SMK3, Kecelakaan, Ketenagakerjaan, Kimia, Kehutanan, Kesehatan Kerja, Kebakaran, dan masih banyak lagi. Indonesia,. id : 42 hlm. Guna memelihara kesehatan para pekerja, perusahaan menyediakan fasilitas pengobatan yang54 (lima puluh empat) Jam Seminggu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER- 06/MEN/1993 tentang Waktu Kerja 5 (lima) Hari Seminggu dan 8 (delapan) Jam Sehari, dinyatakan tidak berlaku lagi. 2) Jam kerja di Perusahaan adalah 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK. Peraturan Tata Tertib Pegawai tentang Masa Berlakunya Surat Peringatan A: Surat Peringatan I. 1. 00. com - Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Pasal-pasal ini tidak diubah atau dicabut oleh Omnibus Law UU Cipta Kerja, sehingga masih tetap berlaku. Dalam menciptakan tata tertib karyawan perusahaan, ada 3 indikator yang dapat Anda gunakan, yaitu disiplin terhadap waktu, tanggung jawab pekerjaan, dan peraturan perusahaan. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial. KERJA. Sakit. Selanjutnya, pimpinan dan jajaran manajemen harus memahami mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menyusun. Menurut pasal ini, waktu kerja di Indonesia sama dengan 7 jam/hari dan 40. Waktu kerja fleksibel atau flexi work. go. 13 Tahun 2003 pada Pasal 76. 05/MEN/1998 tentang Pendaftaran Organisasi Pekerja. Masalah gaji semua juga sudah diatur di dalam UU Ketenagakerjaan. Libur Mingguan dan Hari Libur Resmi. 46, TLN No. 10. Pelaksanaan cuti ini diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan. Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. Pasal 85Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG KWALIFIKASI JURU LAS DI TEMPAT KERJA. Dan sanggung menjalankannya, tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanki yang berlaku, apabila melanggar tugas dan wewenang yang telah diberikan. Bermula sekarang, boleh dikatakan majoriti pekerja swasta dan kakitangan awam di malaysia sudah. 6647, jdih. Cuti Tahunan dalam Aturan Cuti UU Perppu Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan. 00 sampai dengan pukul 07. 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER. 00 – 16. 0. Sedangkan menurut Sutrisno (2009), terdapat empat indikator disiplin kerja, yaitu: Taat terhadap aturan waktu. Diharapkan format ini dapat membantu Perusahaan untuk mulai menyusun Peraturan Perusahaan yang disesuaikan dengan kondisi Perusahaan itu sendiri. 1, Cilandak Bar. TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN . Perusahaan tutup yang. 2. 02129715823. PERATURAN PERUNDANG. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang secara khusus mengatur pemutusan hubungan kerja (PHK). 01: Kewajiban Karyawan Perusahaan. (2) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru di kemudian hari. Secara detail, regulasi karyawan kontrak masih mengacu kepada turunan dari UU Cipta Kerja. Judul. Selain UU, aturan karyawan magang juga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Jam kerja di perusahaan adalah 40 jam dalam seminggu, diatur sebagai berikut : Senin s/d Kamis : Jam 07. selesainya suatu pekerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 6. 19. Oleh sebab dilakukannya perubahan untuk pertama kali dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 (selanjutnya disebut dengan Permenaker 27/2014) yang mensisipkan beberapa substansi sebagai. [8] Pasal 15 huruf c dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 5. Frasa "kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama" dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memberdayakan dan Mendayagunakan Tenaga Kerja Secara Optimal dan Manusiawi. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kompetensiEmployment Act 1955 (Amendment) 2022. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( PMK 18/2021). Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2022. U. Kep. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian KetenagakerjaanKeputusan Menaker Nomor 86 Tahun 2023. METADATA PERATURAN. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa. Ketentuan Tata Tertib Perusahaan. Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerja masing-masing. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum danPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA . Aturan jam kerja di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-undang. 3. com - Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 lalu. Jenis pekerjaan seperti industri manufaktur, layanan masyarakat, atau logistik mengharuskan karyawannya bekerja secara shift. Tajuk Entri Utama. Ketentuan jam kerjanya sama dengan sektor energi dan sumber daya mineral di daerah tertentu. Diharapkan format ini dapat membantu Perusahaan untuk mulai menyusun Peraturan Perusahaan yang disesuaikan dengan kondisi Perusahaan. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR: 03/MEN/1998 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KECELAKAAN MENTERI TENAGA KERJA Menimbang: a. Keputusan Deputi II 318. Hal ini berbeda dengan UUK 13/2003. 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 adalah peraturan yang mengatur organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan, termasuk perubahan SOTK Ditjen Kesmas dan kebutuhan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”). bahwa pekerja merupakan kelompokberisiko tinggi terhadap berbagai. 13/MEN/X/2011. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: “Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor5. 00. id Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri. id : 57 hlm. Seperti yang sudah diketahui, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. Perppu hanya mewajibkan perusahaan memberikan cuti tahunan paling sedikit. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanUntuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan tentang syarat syarat kerja serta tata tertib Yayasan/Universitas Al-Azhar. Seseorang kakitangan SAINS dalam melaksanakan kerja hendaklah pada setiap Baik UU Ketenagakerjaan maupun UU Cipta Kerja, keduanya sama-sama memberikan ketentuan jam kerja perusahaan sesuai aturan Depnaker. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; 7. Menyambung pada poin nomor 1 yaitu menerapkan aturan tentang protokol kesehatan, aturan perusahaan yang bisa diterapkan selanjutnya adalah aturan tentang kerja jarak jauh atau orang banyak mengenalnya dengan istilah Work From Home (WFH). 00-17. 3. Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum; 11.